Kabupaten Malang, www.jatimkukini.com — Maraknya pemberitaan tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang terhadap Florawisata Santerra de Laponte belum kantongin izin, menuai reaksi masyarakat di sekitarnya.
Jumadi (51) misalnya, bapak yang memiliki 5 orang anak ini mengaku mendapatkan dampak ekonomi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir berdirinya Santerra de Laponte.
“Saya gak punya lahan pertanian, dulu cuma kuli cangkul, nasib berubah setelah ada Santera sebab penghasilan saya ngojek lumayan, bisa menyekolahkan semua anak saya,” katanya. Rabu (4/7/2025).
Tentang isu kemacetan yang ditimbulkan oleh keberadaan oase ekowisata itu, Jumadi memandang hal tersebut sebagai sebuah kewajaran.
“Tempat rekreasi favorit ya jelas menimbulkan kemacetan, tapi kan tidak setiap hari, hanya saat libur panjang saja, di Kota Batu banyak wisata yang menyebabkan kemacetan, tidak jadi persoalan,” imbuhnya.
Jumadi menambahkan, sinergitas Pemerintah Kabupaten Malang harus kembali dibangun dalam hal mengatasi kemacetan saat libur panjang.
“Kendaraan yang mau berwisata ke Kota Batu juga banyak, jadi masalah macet, Pemkab Malang juga harus bisa kasih solusi,” katanya.
Sementara itu, David (39) salah satu warga yang tinggal tak jauh dari kawasan Florawisata, mengungkapkan bahwa tempat wisata ini telah menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat sekitar.
“Florawisata membuka lapangan kerja, memberi edukasi tentang tanaman herbal, dan menjadi ruang rekreasi yang sehat untuk keluarga,” ujarnya.
Kendati tidak semua warga Pujon bekerja langsung di dalam wisata ini, tetapi banyak yang mendapatkan manfaat tidak langsung, seperti menjadi pemasok makanan, kerajinan tangan, dan membuka warung di sekitar lokasi.
“Kalau ada dugaan belum berizin, kenapa sampai 6 tahun dibiarkan? Kemana saja anggota DPRD Malang selama ini. Sekarang masyarakat sudah merasakan dampak positif, ada wacana pembongkaran,” sesal dia.
Menurut David, keputusan untuk membongkar destinasi seperti ini seharusnya tidak dilakukan terburu-buru. Ia mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat agar bisa mencari solusi terbaik yang tidak merugikan siapa pun.
“Maraknya pemberitaan miring terhadap Santera, terlebih menjelang musim liburan sekolah tolong dihentikan. Khawatir akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, sebab liburan musim panen kami,” harap David.
Terakhir David menyarankan, agar Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang terlebih dahulu melakukan hearing jika dianggap ada yang salah terkait perizinan.
“Masyarakat yang menaruh hajat hidupnya di Santera juga punya hak yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan para wakil rakyat, bukan cuma urusan izin,” pungkas dia. (jn-jkk)
